Liputan6.com, Jakarta: Badan Kehormatan DPR mulai bersidang tentang skandal dana Bank Indonesia, Kamis (15/11). Dalam sidang ini, BK DPR mengundang staf sekretariat Komisi IX DPR. Peserta sidang terlibat perdebatan sengit.
Tema yang didiskusikan adalah apakah 16 nama anggota Dewan itu akan diperiksa atau lebih dulu diverifikasi. Wakil Ketua BK DPR Gayus Lumbuun bersikukuh, pihaknya akan memproses skandal dana BI, Bahkan segera memanggil 16 nama anggota DPR periode 1999-2004.
Laporan Badan Pemeriksa Keuangan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, November 2006 menyebutkan pada 2004 BI telah mengalirkan dana lebih dari Rp 31,5 miliar untuk penyelesaian amendemen undang- undang BI dan BLBI. Duit mengalir ke anggota Komisi Keuangan.
KPK hingga kini telah memeriksa 19 orang yang diduga terkait penyalahgunaan dana BI. Mereka antara lain dari pejabat dan mantan pejabat BI, serta anggota DPR. Juru bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, hasil pemeriksaan dalam waktu dekat dikonsultasikan ke BK DPR.
Indonesian Corruption Watch (ICW) yang semula melaporkan data penyelewengan dana BI ke DPR kembali menyakinkan data yang ditemukan dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk nama-nama anggota DPR yang diduga menerima dana itu.
Dari Rp 31,5 miliar yang mengalir ke DPR dari data ICW antara lain digunakan untuk pembahasan Rancangan Undang-undang Likuidasi Bank Rp 500 juta. Pembahasan anggaran BI Rp 540 juta dan pembahasan RUU SPPN dan RUU Kepailitan Rp 2,65 miliar.
Untuk breakfast meeting Rp 75 juta untuk 15 orang sekretariat dan pembahasan amendemen UU Perbankan Rp 650 juta. Dana yang cukup besar itu seharusnya tak perlu karena DPR sudah punya anggaran sendiri sesuai tanggung jawabnya.(JUM/Tim Liputan 6 SCTV)
Tuesday, November 20, 2007
KPK Akan Bertemu BK DPR
Liputan6.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rencananya akan bertemu dengan Badan Kehormatan (BK) DPR. Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung Senin depan dimaksudkan untuk mensinergikan penyelidikan dan tukar menukar informasi soal penerimaan aliran dana Bank Indonesia.
Saat ini BK DPR menyatakan sudah mengantungi 16 nama anggota Dewan periode 1999-2004 yang diduga telah menerima dana tersebut. Sedangkan KPK, seperti dijelaskan Ketua KPK Taufiekurrahman Ruki, Jumat (16/11), hingga kini sudah memeriksa 19 orang terdiri dari anggota DPR serta para pejabat dan mantan pejabat BI. Namun, Ruki tidak mau mengungkap orang yang sudah dipanggil dan sejauh mana perkembangan penyelidikan. Sejauh ini pejabat BI juga masih belum mau memberikan keterangan soal aliran dana sebesar lebih dari Rp 31,5 miliar ini [baca: Pejabat Bungkam Soal Aliran Dana ke DPR].(IAN/Tim Liputan 6 SCTV)
Saat ini BK DPR menyatakan sudah mengantungi 16 nama anggota Dewan periode 1999-2004 yang diduga telah menerima dana tersebut. Sedangkan KPK, seperti dijelaskan Ketua KPK Taufiekurrahman Ruki, Jumat (16/11), hingga kini sudah memeriksa 19 orang terdiri dari anggota DPR serta para pejabat dan mantan pejabat BI. Namun, Ruki tidak mau mengungkap orang yang sudah dipanggil dan sejauh mana perkembangan penyelidikan. Sejauh ini pejabat BI juga masih belum mau memberikan keterangan soal aliran dana sebesar lebih dari Rp 31,5 miliar ini [baca: Pejabat Bungkam Soal Aliran Dana ke DPR].(IAN/Tim Liputan 6 SCTV)
Akbar Tandjung Luncurkan Buku The Golkar Way
Liputan6.com, Jakarta: Mantan ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Akbar Tandjung meluncurkan buku berjudul The Golkar Way. Buku setebal 402 halaman ini merupakan hasil disertasi Akbar ketika meraih gelar doktor dari Universitas Gajah Mada.
Buku yang dirilis Akbar berisi liku-liku Golkar yang mampu keluar dari krisis 1998 setelah jatuhnya Orde Baru. Di masa reformasi, Golkar menjadi satu-satunya partai politik yang banyak dihujat masyarakat. Dimana-mana bendera Golkar dibakar, bahkan publik mendesak partai binaan mantan Presiden Soeharto ini dibubarkan.
Di sela-sela diskusi, Akbar sempat melontarkan pernyataan yang mengejutkan, mulai kekalahannya di Musyawarah Nasional Golkar hingga kritiknya terhadap Ketua golkar sekarang, Jusuf Kalla. Hal itu terkait kekalahan kader-kader Golkar dalam pilkada, terutama di pilkada Sulawesi Selatan yang selama ini menjadi basis partai beringin.
Mantan Ketua DPR ini memang sosok fenomenal di panggung politik Indonesia. Banyak kalangan mengira, peluncuran bukunya menjadi langkah awal melaju ke pemilihan umum 2009 [baca: Akbar Tandjung Menyandang Gelar Doktor].(JUM/Bimo Cahyo dan Daeng Tanto)
Buku yang dirilis Akbar berisi liku-liku Golkar yang mampu keluar dari krisis 1998 setelah jatuhnya Orde Baru. Di masa reformasi, Golkar menjadi satu-satunya partai politik yang banyak dihujat masyarakat. Dimana-mana bendera Golkar dibakar, bahkan publik mendesak partai binaan mantan Presiden Soeharto ini dibubarkan.
Di sela-sela diskusi, Akbar sempat melontarkan pernyataan yang mengejutkan, mulai kekalahannya di Musyawarah Nasional Golkar hingga kritiknya terhadap Ketua golkar sekarang, Jusuf Kalla. Hal itu terkait kekalahan kader-kader Golkar dalam pilkada, terutama di pilkada Sulawesi Selatan yang selama ini menjadi basis partai beringin.
Mantan Ketua DPR ini memang sosok fenomenal di panggung politik Indonesia. Banyak kalangan mengira, peluncuran bukunya menjadi langkah awal melaju ke pemilihan umum 2009 [baca: Akbar Tandjung Menyandang Gelar Doktor].(JUM/Bimo Cahyo dan Daeng Tanto)
Pleno KPU Malut Deadlock
Liputan6.com, Ternate: Rapat pleno penetapan hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur Maluku Utara pada Jumat (16/11) tak membuahkan hasil. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan tim sukses Abdul Gafur memprotes sikap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Malut membekukan dan mengambil alih tugas KPU Halmahera Barat.
Baku pukul antara pendukung Thaib Armaiyn dan Abdul Gafur nyaris terjadi. Pendukung Abdul Gafur menilai KPU Malut tak berkewenangan mengubah apalagi mengotak-atik rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah diplenokan KPU Halmahera Barat [baca: Rapat Pleno KPU Maluku Utara Ricuh].
Ketua Panwas Malut Thalib Abbas yang sejak awal memprotes sikap ketidaknetralan KPU akhirnya diusir dari ruang rapat. Bahkan ketika suasana persidangan sudah tidak terkontrol, Ketua KPU Malut, Rachmi Husein menutup rapat pleno tanpa memberitahukan kapan akan dilanjutkan lagi.(TOZ/Sawaludin Damopolii)
Baku pukul antara pendukung Thaib Armaiyn dan Abdul Gafur nyaris terjadi. Pendukung Abdul Gafur menilai KPU Malut tak berkewenangan mengubah apalagi mengotak-atik rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah diplenokan KPU Halmahera Barat [baca: Rapat Pleno KPU Maluku Utara Ricuh].
Ketua Panwas Malut Thalib Abbas yang sejak awal memprotes sikap ketidaknetralan KPU akhirnya diusir dari ruang rapat. Bahkan ketika suasana persidangan sudah tidak terkontrol, Ketua KPU Malut, Rachmi Husein menutup rapat pleno tanpa memberitahukan kapan akan dilanjutkan lagi.(TOZ/Sawaludin Damopolii)
Auditor BPK: Dewan Gubernur BI Bisa Dipidana
Liputan6.com, Jakarta: Surachmin, auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan, Dewan Gubernur Bank Indonesia bisa dijerat dengan pasal pidana tentang penyalagunaan wewenang. Sebab, Dewan Gubernur BI telah menyetujui penggunaan dana Rp 100 miliar milik Yayasan Pendidikan Perbankan Indonesia di luar peruntukkan. "Itu sudah memenuhi syarat pasal 3 ayat I tentang penyalahgunaan kewenangan," kata Surachmin di Jakarta, Sabtu (17/11).
Dari Rp 100 miliar, Rp 68,5 miliar di antaranya mengucur ke kocek kuasa hukum serta penegak hukum untuk penanganan kasus pidana mantan direksi BI yang terlibat kasus Bantual Likuiditas BI (BLBI). Sisanya, Rp 31,5 miliar mengalir ke tangan anggota DPR.
Menurut Indonesia Corrouption Watch (ICW) uang tersebut untuk pembahasan Rancangan Undang-undang Likuidasi Bank sebesar Rp 500 juta. Selain itu, pembahasan anggaran BI Rp 540 juta, RUU SPPN dan RUU Kepailitan Rp 2,65 miliar. Breakfast meeting untuk 15 orang sekretariat Rp 75 juta dan Rp 650 juta buat pembahasan UU Perbankan [baca: BK DPR Mulai Bersidang].
Badan Kehormatan DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyelidiki skandal ini rencananya Senin rapat. Kedua lembaga tersebut sudah mengantungi nama-nama yang menerima aliran dana BI. Kendati tudingan bertubi-tubi datang, sampai sekarang belum ada pihak BI yang mau berkomentar. Budi Mulya, Deputi Gubernur BI yang ditunjuk menjawab kasus ini, hanya melenggang saat ditanya usai rapat dengan Komisi XI DPR beberapa hari silam.(BOG/Juanita Wiratmaja dan Bambang Purwanto)
Dari Rp 100 miliar, Rp 68,5 miliar di antaranya mengucur ke kocek kuasa hukum serta penegak hukum untuk penanganan kasus pidana mantan direksi BI yang terlibat kasus Bantual Likuiditas BI (BLBI). Sisanya, Rp 31,5 miliar mengalir ke tangan anggota DPR.
Menurut Indonesia Corrouption Watch (ICW) uang tersebut untuk pembahasan Rancangan Undang-undang Likuidasi Bank sebesar Rp 500 juta. Selain itu, pembahasan anggaran BI Rp 540 juta, RUU SPPN dan RUU Kepailitan Rp 2,65 miliar. Breakfast meeting untuk 15 orang sekretariat Rp 75 juta dan Rp 650 juta buat pembahasan UU Perbankan [baca: BK DPR Mulai Bersidang].
Badan Kehormatan DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyelidiki skandal ini rencananya Senin rapat. Kedua lembaga tersebut sudah mengantungi nama-nama yang menerima aliran dana BI. Kendati tudingan bertubi-tubi datang, sampai sekarang belum ada pihak BI yang mau berkomentar. Budi Mulya, Deputi Gubernur BI yang ditunjuk menjawab kasus ini, hanya melenggang saat ditanya usai rapat dengan Komisi XI DPR beberapa hari silam.(BOG/Juanita Wiratmaja dan Bambang Purwanto)
Panwasda Minta KPU Ambil Alih Pilkada Malut
Liputan6.com, Ternate: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah dua kali gagal menggelar rapat pleno penghitungan suara. Bahkan, berdasarkan pengamatan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwasda) setempat, KPU Maluku Utara kerap kali melanggar aturan hukum. Keberpihakan KPU Maluku Utara pada kandidat tertentu juga dinilai dapat menimbulkan bentrokan antarpendukung calon gubernur.
Lantaran itulah, baru-baru ini, Ketua Panwasda Maluku Utara Thalib Abbas sudah melayangkan surat ke Kepolisian Daerah Maluku. Tak hanya itu. Ia pun meminta KPU pusat membekukan KPU Maluku Utara dan mengambil alih tugasnya.
Berdasarkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten, pasangan Abdul Gafur dan Abdurahim Fabanyo unggul sekitar 2.800 suara dari duet Thaib Armaiyn dan Gani Kasubah. Adapun usai memutuskan dead lock pada Jumat malam silam, suasana Kantor KPU Maluku Utara, kemarin tanpa aktivitas apa pun. Sejumlah aparat pun masih berjaga-jaga [baca: Pleno KPU Malut Deadlock].(ANS/Sawaludin Damopolii)
Lantaran itulah, baru-baru ini, Ketua Panwasda Maluku Utara Thalib Abbas sudah melayangkan surat ke Kepolisian Daerah Maluku. Tak hanya itu. Ia pun meminta KPU pusat membekukan KPU Maluku Utara dan mengambil alih tugasnya.
Berdasarkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten, pasangan Abdul Gafur dan Abdurahim Fabanyo unggul sekitar 2.800 suara dari duet Thaib Armaiyn dan Gani Kasubah. Adapun usai memutuskan dead lock pada Jumat malam silam, suasana Kantor KPU Maluku Utara, kemarin tanpa aktivitas apa pun. Sejumlah aparat pun masih berjaga-jaga [baca: Pleno KPU Malut Deadlock].(ANS/Sawaludin Damopolii)
Megawati Bertemu Petani Karawang
Liputan6.com, Karawang: Tak ingin kalah dengan tokoh politik lain, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri menggelar safari politik ke sejumlah daerah. Seperti Ahad (17/11) siang, Megawati bertemu petani di Desa Pasir Mukti, Telagasari, Karawang, Jawa Barat.
Dalam dialog dengan petani, Megawati mendengarkan keluh-kesah tentang kesulitan hidup mereka. Di antaranya soal ketersediaan pupuk hingga tingginya harga bahan kebutuhan pokok. Megawati sendiri tidak memberi tanggapan atas keluhan tersebut. Dia hanya menyerahkan bantuan bibit tanaman. Sayangnya, mantan Presiden RI ini cuma berada di tempat tersebut selama 10 menit, padahal ribuan petani telah menunggunya sejak pagi.
Kepada wartawan Megawati juga menolak berkomentar soal kesediaannya menjadi saksi kasus penjualan tanker Pertamina yang melibatkan mantan anak buahnya di kabinet dan di PDIP, Laksamana Sukardi [baca: Laks
Dalam dialog dengan petani, Megawati mendengarkan keluh-kesah tentang kesulitan hidup mereka. Di antaranya soal ketersediaan pupuk hingga tingginya harga bahan kebutuhan pokok. Megawati sendiri tidak memberi tanggapan atas keluhan tersebut. Dia hanya menyerahkan bantuan bibit tanaman. Sayangnya, mantan Presiden RI ini cuma berada di tempat tersebut selama 10 menit, padahal ribuan petani telah menunggunya sejak pagi.
Kepada wartawan Megawati juga menolak berkomentar soal kesediaannya menjadi saksi kasus penjualan tanker Pertamina yang melibatkan mantan anak buahnya di kabinet dan di PDIP, Laksamana Sukardi [baca: Laks
Subscribe to:
Posts (Atom)
