Desakan Agar MS Kaban Dinonaktifkan Meluas

PolitikIndonesia.com: Bebasnya Adelin Lis tampaknya makin berhimbas ke ranah politik. Kini banyak kalangan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pakar hukum meminta Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban mundur dari jabatannya. Ini terkait surat MS Kaban kepada Majelis Hakim yang dianggap mempengaruhi putusan Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Setelah sebelumnya Wakil Ketua DPR, Soetardjo Soerjoguritno mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengganti Menhut MS Kaban. Kini giliran dua anggota Komisi III DPR, Gayus Lumbuun dan Benny K Harman, di Jakarta, Jumat (16/11), mendukung desakan Soetardjo. Karena menurut mereka Kabinet Indonesia Bersatu harus bersih dari orang-orang bermasalah, apalagi yang cenderung membebani Presiden RI.

"Menhut MS Kanan memang sebaiknya diberhentikan karena secara politik telah membebani Presiden Yudhoyono dengan sikapnya mengintervensi putusan pengadilan," ujar Benny K Harman dari Fraksi Partai Demokrat kepada wartawan di Gedung DPR, Jumat (16/11). Beban Presiden Yudhoyono, menurut dia, akan semakin bertambah berat, jika kabinet terus ditongkrongi oleh orang-orang yang seperti itu.

Gayus Lumbuun dari F-PDIP pun berpendapat senada. "Tetapi yang jelas, keterlibatan Menhut dalam dugaan intervensi kasus sejenis adalah pertikaiannya dengan Kapolda Riau, yang bermaksud memeriksa Menhut," jelas Gayus.

Dukungan pun datang dari pakar hukum senior Benyamin Mangkudilaga, di Jakarta, Jumat (16/11), menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR, Soetardjo Soerjoguritno dari Fraksi PDI Perjuangan. "Saya harap, nonaktifkan segera yang bersangkutan dan selesaikan secara hukum," ujar Benyamin Mangkudilaga singkat.